Irtama BKKBN: "Predikat ZI WBK Jelas Akan Berdampak Pada Output"

Kaper BKKBN DIY (tengah) bersama kedua narsum

Bertempat di Yuhdistira Hall A, Jogja Expo Center, Jl Janti Yogyakarta, Perwakilan BKKBN DIY mengadakan acara pembinaan ASN di lingkungan BKKBN. Menurut Plt Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Rohdiana Sumariati, SSos, MSc, acara ini bertajuk, "Pembinaan ASN Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK)," dan diikuti oleh seluruh ASN di kantor Perwakilan BKKBN DIY, perwakilan PKB dari 5 kabupaten/kota, serta pejabat struktural terkait dari  OPD 5 kabupaten/kota.

Kegiatan ini dimulai pada pukul 09.00 WIB, setelah sejak 07.30 dilakukan registrasi peserta. Acara dibuka langsung oleh Kaper BKKBN DIY, Rohdiana Sumariati, SSos, MSc. Rohdi, panggilan akrabnya, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah agar para peserta mendapatkan wawasan pengetahuan, sikap, dan mental positif yang diterima dari para narasumber, yang harapannya akan diimpelementasikan di dalam kerja dan kinerja demi mewujudkan suatu lingkungan atau suasana kerja yang baik, sehingga visi atau harapan terwujudnya ZI WBK akan mudah tercapai. "Sejauh ini, BKKBN belum lolos untuk memenuhi predikat ZI WBK. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencapai ZI-WBK tersebut," terang Rohdi.


Narasumber kegiatan ini ada dua. Pertama yakni Dra Agus Sukiswo, AK, MM, CA,  CFrA, QIA, Inspektur Utama (Irtama) BKKBN Pusat, yang menyampaikan materi tentang, "Pembangunan ZI WBK di Lingkungan BKKBN." Sedangkan pemateri kedua adalah F Surya Kumara, SH, MH, Kepala Bagian Program Hubungan Masyarakat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, dengan menyampaikan materi, "Pembangunan ZI WBK pada Kementerian Hukum dan HAM DIY."

Agus Sukiswo, pertama-tama, bercerita tentang pengalaman akademik dan karirnya, hingga akhirnya sekarang menjabat sebagai Irtama BKKBN (sejak 2016), dan per 1 Mei tahun depan masuk purna tugas. Agus sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (2013-2015), Auditor Utama BPKP (2015-2016). Agus menegaskan, bahwa materi-materi tentang pembangunan ZI WBK dalam asumsi dan pikiran kebanyakan orang adalah hal yang membosankan dan tidak menarik. Misalnya di lingkungan BKKBN sendiri, wawasan tentang ZI WBK kurang mendapat perhatian. Karena apa? Karena konon tidak terkait dengan target kerja, sehingga tidak mendapat prioritas, baik dalam hal kebijakan, rencana kerja, ataupun anggarannya. Program pembangunan ZI WBK dianggap tidak penting, karena hasilnya tidak riil, beda dengan program-program seperti KBKR, kampung KB, Harganas, dan sebagainya, yang lebih riil dan pasti.

"Padahal, yang kurang disadari, terwujudnya ZI WBK di suatu instansi pemerintahan akan berdampak pada output yang baik di instansi tersebut. Jika outputnya bagus, hasil kerjanya bagus, maka tunjangan bagi pegawainya pun akan dinaikkan. Model seperti ini sudah banyak diterapkan di BUMN-BUMN. Begitu hasil auditnya menunjukkan outputnya meningkat, outcome-nya meningkat, maka tunjangan untuk semua pegawainya ditingkatkan," terang Agus.

Agus juga menerangkan bahwa sejak dirinya masuk ke BKKBN, ada tren yang terus menurun pada angka-angka temuan BPKP dalam audit anggaran, bahkan terakhir di kisaran 2 milyaran saja. Ini menunjukkan, kata Agus, bahwa pembangunan ZI WBK jelas akan berdampak pada citra positif lembaga, sehingga predikat WTP bukan hal yang berat untuk diraih. "Pada 2014, 2015, dan 2016, kita (BKKBN) masih berpredikat WDP, tetapi pada 2017 dan 2018, predikat kita WTP. WTP ini menjadi modal utama untuk menuju predikat ZI-WBK. Dari 2017 ke 2018, penilaian SAKIP kita hanya naik sedikit, begitupun penilaian RB kita. Yang jelas, nilai kita masih B, belum A. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua," kata Agus.

Irtama BKKBN bersama Pimred Cahaya Keluarga

Agus juga menambahkan, bahwa serapan anggaran BKKBN dari tahun ke tahun selalu tidak maksimal. Ini yang mengakibatkan anggaran kita terus dipotong, kata Agus. "Tahun 2019, anggaran kita dipotong 800 milyar. Tahun depan, anggaran kita dipotong 400 milyar. Jika serapan anggaran kita bagus, tentu tidak akan dipotong. Maka inilah pentingnya pembangunan ZI WBK. Kita sudah mencanangkan, maka sekarang kita harus membangunnya. Jika kita tidak ada anggaran, kita bisa titipkan program pembangunan ZI WBK ini pada program-program lain, entah itu KBKR, Kampung KB, dll, sehingga kesadaran bekerja secara jujur profesional, penuh integritas melayani publik, akan terimplementasi dalam sikap dan kinerja pegawai, dan pada akhirnya akan menghasilkan output yang baik. Secara tidak langsung, ini akan berpengaruh pada serapan anggaran juga," ujarnya.

Sementara itu, pemateri lainnya,  Surya Kumara, memaparkan pengalaman dan praktik pembangunan ZI WBK di wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, baik menyangkut sistem atau implementasinya. Poin penting yang disampaikan Surya, bahwa pembangunan ZI WBK tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya keterpaduan antara pimpinan dan bawahan. "Jika pimpinan dan bawahan kompak untuk melaksanakan secara konsekuen, maka pasti akan mudah terwujud," ujar Surya.(*) [Sabrur Rohim, SAg, MSI, PKB Girisubo, Pimred Cahaya Keluarga] - (b)