Plt Kepala Perwakilan BKKBN DIY: "Menata Kependudukan Tidak Bisa Sektoral!"

Dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia, Perwakilan BKKBN  DIY menggelar seminar sehari. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (11/9) di Ruang Indraprasta Hotel Sahid, Jl Babarsari, Yogyakarta, berlangsung dari jam 09.00-13.30 WIB. Kegiatan ini dalam bentuk seminar, yakni, Seminar Peningkatan Pelayanan KB dalam rangka Hari Kontrasepsi, dengan tema, “Meningkatkan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Guna Mencapai Indonesia Sehat.”

Acara ini dihadiri oleh 192 orang peserta dari pelbagai unsur, yakni 5 orang pejabat struktural yang membidangi KB-KR dari semua OPD KB se-DIY, 20 orang PKB dari semua kabupaten/kota, perwakilan BKKBN DIY 13 orang, serta 152 orang perwakilan dari semua kampung KB di wilayah DI Yogyakarta.

Mewakili penyelenggara, Kasubbid Bina Pelayanan KB Jalur Pemerintah dan Swasta, Ratna Anita, SSi, MSc, menyampaikan bahwa dengan acara ini diharapkan nanti pada kader KB, khususnya di Kampung KB, dapat secara aktif di tingkat akar rumput melakukan penggerakan dalam rangka menambah jumlah peserta KB baru dan membina peserta KB aktif, memperkecil angka unmet need. “Kegiatan hari ini sebagai outputnya diharapkan dapat memaksimalkan peran kader KB di Kampung KB dalam memberikan KIE kepada masyarakat, karena mereka mempunyai akses yang besar di dalam kehidupan masyarakat,” ujar Ratna.

Dikatakan oleh Ratna juga bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat melalui kader KB terkait pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, meningkatkan komitmen dan dukungan kader di masyarakat untuk percepatan pencapaian program KB, serta menignkatkan kualitas pelayanan dan ketrampilan KIE untuk meningkatkan pencapaian program KB.

Dalam kegiatan ini, menurut Ratna, peserta menerima materi tentang Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Melalui Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga serta materi tentang Strategi Peningkatan Pencapaian Peserta KB. Materi pertama disampaikan oleh Yayi Suryo Parabandari dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM Yogyakarta, sedangkan materi kedua disampaikan oleh Joehantini Chriswandari, Kabid KB KR Perwakilan BKKBN DI Yogyakarta.

Menata Kependudukan Tidak Bisa Sektoral

Sambutan Kepala Perwakilan BKKBN DIY disampaikan oleh Plt Sekretaris Perwakilan BKKBN DIY, Dra Ita Suryani, MKes, yang berharap bahwa dengan acara ini kiranya dapat ditingkatkan capaian kesertaan KB di seluruh wilayah DIY, dan secara khusus di kampung KB. Ita menambahkan bahwa program KB adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat, atau jebakan kemiskinan, disebut juga poor trap. “Kenapa bisa dikatakan memutus mata rantai kemiskinan? Karena, dengan jumlah anak yang ideal, keluarga bisa mengelola kehidupan keluarganya dengan baik. Sehingga, kontrasepsi janganlah dimaknai sekadar mengatur kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran, tetapi lebih jauh lagi dimaknai secara positif untuk mengatur atau menata kependudukan. Kalau mengatur kependudukan, itu berarti dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur, harus kita atur bersama. Kita tidak boleh menata kependudukan hanya di lingku Jawa saja, dengan alasan bahwa konsentrasi penduduk lebih banyak di Jawa,” ujar Ita.

“Saya sering ketika menyampaikan materi tentang penataan kependudukan, selalu ada sanggahan bahwa pengaturan populasi itu cukup di Jawa saja,” lanjut Ita. “Tetapi saya katakan bahwa menata kependudukan itu tidak bisa bersifat sektoral. Misalnya, belum lama ini ada pejabat di suatu provinsi di luar Jawa, yang mengatakan bahwa di pulaunya itu penduduknya masih sedikit, sehingga punya alasan untuk tidak mengatur kelahiran, untuk membebaskan penduduknya punya anak berapa pun. Punya anak 7 tidak masalah, 6 tidak masalah, dengan alasan pulaunya masih luas, dst. Saya katakana, seandainya toh misalnya anak 6 itu sehat semua, kemudian orangtuanya mengirimkan ke 6 anaknya itu ke Pulau Jawa semua untuk bersekolah, akhirnya kemudian menikah dan memiliki anak, dan tidak kembali ke wilayahnya, maka di Jawa tentu saja makin penuh.”

“Kalau logika itu diikuti,” kata Ita, “boleh saja. Akan tetapi, sejak dari kehamilannya,  melahirkan, sekolah, kuliah, bekerja, dan menikah, itu hanya di wilayah itu saja. Tetapi jika tidak konsisten, bahwa wilayah itu masih luas, namun pada akhirnya tidak menetap di wilayah itu, hal itu akan menjadi persoalan serius.”

Kepedulian kepada Perempuan

Ita menggarisbawahi kembali soal kontrasepsi yang bukan semata-mata terkait dengan pengaturan kelahiran, tetapi lebih luas lagi ini adalah soal family planning, perencanaan keluarga. Untuk ini, tegas Ita, kita harus melalui pendekatan siklus kehidupan. “Maka kalau kita renungkan, sesungguhnya KB itu adalah wujud kepedulian, rasa hormat kita, kepada kaum perempuan. Sebab kalau perempuan tidak dilindungi haknya, hak reproduksinya, yang termasuk di dalamnya hak melahirkan anak sesuai kemampuannya, maka di situ ada sesuatu yang hilang (missing). Maka sekali lagi, penggunaan kontrasepsi, harus juga dimaknai dalam rangka melindungi kesehatan ibu dan anak. Hamilnya harus sehat, kelahirannya sehat, kecukupan asupan ASI dan gizinya, kecukupan perhatiannya, itu semua harus terjamin,” papar Ita.

Mengakhiri sambutannya, Ita Suryani menegaskan bahwa angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan akan ditentukan sejauh mana ibu atau perempuan menggunakan kontrasepsi modern. “Artinya, jika seorang ibu menggunakan kontrasepsi modern, maka peluangnya untuk melahirkan kembali sangat kecil, yang dengan demikian potensi kematian saat melahirkan juga akan sangat kecil. Itulah kaitan antara kontrasepsi dengan kesehatan ibu dan anak yang saya sebutkan di atas,” pungkas Ita.(*) [Sabrur Rohim, SAg, MSI, Penyuluh KB Girisubo, Gunungkidul]