Kaper BKKBN DIY: "Soal Tukin & Uang Lauk-Pauk yang Belum Cair, PKB Tak Perlu Resah...!"


Dalam pembukaan acara "Rapat Penggendalian Program dan Anggaran" yang diselenggarakan pada hari Rabu (28/2) di Ruang Kencana, Perwakilan BKKBN DIY, Kepala Perwakilan BKKBN DIY Drs Bambang Marsudi, MM menyampaikan capaian peserta KB baru diawal tahun 2018 ini sudah lumayan besar, yaitu 3468 akseptor, yang jika dipersentasekan rinciannya sbb: akseptor KB IUD 1202 atau 34,7 %, MOW 130 atau 3,7 %, MOP 7 atau 0,2 %, Implant 325 atau 9,4 %, Suntik 1.492 atau 43 %, , Pil ada 186 atau 5,4 %, Kondom 126 atau 3,6 %. Pencapaian peserta KB baru lebih didominasi dari akseptor KB MKJP.

Di depan para Kepala SKPD KB se-DIY atau yang mewakili, serta di hadapan para pejabat struktural dan fungsional dilingkungan BKKBN DIY, beliau menambahkan untuk mencapai target sampai akhir tahun 2018, strategi bhakti sosial pelayanan KB masih menjadi pilihan yang utama dengan pelayanan KB diperluas tidak hanya pada akseptor MKJP namun juga yang non MKJP. Di sisi lain untuk mempercepat keberhasilan Program KKBPK di Kampung KB, maka perwakilan BKKBN DIY melakukan MOU dengan bekerjasama pada Perguruan Tinggi yang ada di DIY ( STPMD) melalui kegiatan KKN Tematik.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk), Dra Ita Suryani, M Kes memaparkan capaian peserta KB Aktif di DIY di bulan Januari 2018 ini ada 381.530, yang jika dipersentasekan terdiri dari : IUD = 92.666 (24,3%); MOW = 18.626 (4,9%); MOP = 2.961 (0,8); implant 29194 (7,7 %); suntikan 166.561 (43,7%); pil 42.180 (11,1%); kondom 29342 (7,7%). Adapun CPR di DIY  74,6 % dengan CPR tertinggi di Gunungkidul yaitu ada 79, 5 %. Sedangkan angka Unmet Need di DIY masih 54180 atau 10,59 % dengan angka terkecil ada di Kabupaten Gunungkidul yaitu 10.568 atau 8,71 %.

Dalam kesempatan ini beliau juga menyampaikan dengan adanya Redefinisi Kampung KB yang berbasis desa bukan lagi dusun, diharapkan para PKB dengan kerja keras, kerja cerdas serta dengan menggandeng (lebih ngaruhke lagi) keberadaan IMP. Dengan cara itu, diharapkan Kampung KB bisa menjadi daya dongkrak yang berarti dalam pembangunan program KKBPK.

Dari sisi anggaran di tahun 2018, Perwakilan BKKBN DIY di dalam DIPA mencapai 86.933.790.000. Sampai tanggal 27 February 2018 sudah terealisasi 5.371.131 atau 6,18 %, kata Sekretaris Perwakilan BKKBN DIY Dra Elia Nunuk Irihastuti.

Saat ditanya oleh Edy Pranoto (salah satu perwakilan Koordinator PKB yang diundang dalam acara tersebut), tentang hak PKB berupa uang makan dan tunjangan kinerja, Bu Nunuk (sapaan akrabnya) menjawab bahwa semua masih dalam proses  penyelesaian administrasi dan sudah sampai di KPPN. Memang ada sedikit masalah teknis  yang menghambat pencairan uang tunjangan Kinerja PKB yaitu terkait dengan adanya beberapa PKB yang datanya masih belum benar, misalnya menyangkut nama, buku & nomer rekening.

Dalam kesempatan ini Kepala Bidang KB Rohdiana Sumariati SSos, MSi, menjawab pertanyaan PKB Playen soal pengadaan pil KB bagi ibu menyusui, saat ini belum bisa dilayani dikarenakan pil KB ini tidak masuk dalam barang ber-katalog meski peminat pil ini cukup banyak.

Sementara itu Kepala Bidang KB Kabupaten Gunungkidul, Dra Dwi Iswantini minta agar ada regulasi yang lebih kuat untuk bisa memberikan payung hukum bagi SKPD KB yang ada di Kabupaten untuk menjadi pegangan dalam menggerakkan SKPD terkait dalam penanganan bersama program pembangunan di Kampung KB, mengingat Surat Edaran Bupati saja belum cukup memadai.

Di akhir pertemuan Kepala Perwakilan BKKBN DIY meminta agar PKB tidak perlu cemas terkait belum keluarnya tukin,  uang makan, kenaikan gaji berkala dan belum lancarnya perangkat E-Visum, karena BKKBN tidak akan pernah merugikan PKB, dan semuanya pasti cair tinggal menunggu proses  administrasi selesai. (Edy Pranoto, Playen)
0 Viewers

Post a Comment

0 Comments

The Magazine